Mengenal Akuntabilitas dalam Sektor Publik

Era Covid-19 yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun ini menyebabkan perubahan kondisi kehidupan masyarakat. Pemerintah pun memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Namun pada kenyataannya terdapat kasus penyelewengan dana bantuan sosial oleh mantan menteri Sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait akuntabilitas penggunaan dana yang dikucurkan pemerintah dalam menanggulangi pandemi tersebut (Shahib et al., 2022)

Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi penting untuk didiskusikan lebih lanjut. Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk responsive, partisipatif, dan profesional dalam melaksanakan fungsinya (Khotami, 2017). Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas juga menjadikan berbagai negara mereformasi pemerintahannya. Terutama dalam reformasi dan transformasi sektor publik agar menjadi lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjelasan atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018). Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Konsep akuntabilitas telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dari manajemen keuangan terpadu dan tata kelola atas penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya secara efektif dan efisien di semua ruang lingkup pemerintah.

Pemberian informasi akan setiap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yanb telah dicapai atas setiap aktivitas dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat luas (Khotami, 2017). Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan. Nilai dan prinsip tata kelola yang baik tercermin dari hubungan antara otoritas publik dalam menyediakan pelayanan public (Aziz et al., 2015)

Dalam pemerintahan konstitusional akuntabilitas terbagi menjadi 2, yakni akuntabilitas internal dan eksternal. Akuntabilitas internal mengacu pada akuntabilitas yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas eksternal mengacu pada akuntabilitas tidak langsung yang melibatkan pelaporan kepada pihak di luar organisasi.

Referensi

Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. Procedia Economics and Finance, 28(April), 163–169. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5

Khotami, M. (2017). The Concept Of Accountability In Good Governance. 163(Icodag), 30–33. https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik (1st ed.). Penerbit Andi.

Shahib, H. M., Hasanuddin, M. R., Nurdin, Y., Palete, S., Mika, F., & Rahayu Saputri, R. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia. Jurnal Transformative, 8(1), 102–127. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5